Johorpress - Bank Indonesia (BI) mengumumkan mulai 1 Juli 2023, tarif QRIS untuk usaha mikro atau merchant naik hingga 0,3%. Biaya ini ditanggung oleh penjual atau pengusaha mikro dan dilarang dibebankan kepada pelanggan oleh UMKM.
Tidak gratis, tapi berapa biaya transaksi QRIS?
QRIS biasanya hanya 0% karena penerbitannya untuk semua UMKM, kecuali dealer. Oleh karena itu, tidak ada biaya tambahan bagi pedagang untuk menggunakan QRIS.
Erwin Haryono, Direktur Utama BI Komunikasi, menghubungi Kompas.com pada Rabu (05/7).
Dia mengatakan, “Kebijakan diskon pedagang usaha mikro QRIS akan disesuaikan menjadi 0,3 persen mulai 1 Juli 2023.”
Penyesuaian kebijakan ini didasarkan pada Pasal 52(1) (poin) Peraturan Perbankan Indonesia. (PBI). 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP).
Peraturan tersebut melarang penyedia barang atau jasa membebankan biaya tambahan (surcharge) kepada pengguna jasa selain biaya yang dibebankan oleh PJP.
Kenaikan biaya pemakaian QRIS sebesar 0,3% menimbulkan kehebohan di kalangan pengguna. Nyatanya tidak menjadi beban bagi pembeli, dan bagi penjual, biaya pengelolaan diminimalkan sehingga memberikan rasa puas dan ketenangan pikiran. Faktanya, QRIS memang naik sementara para pedagang meringis.
Selain itu, biaya pajak penduduk untuk perusahaan komersial sudah cukup tinggi. Penjual kini juga harus membayar pajak QRIS untuk setiap transaksi. Selaku direktur eksekutif departemen, Bapak Irwin juga mengatakan bahwa kebijakan penyesuaian MDR QRIS mempertimbangkan bias terhadap penjual UMI.
Dengan demikian, MDR memiliki tanggung jawab yang relatif rendah dibandingkan dengan segmen pedagang yang terkena dampak MDR. Selain itu, Dirut Kementerian juga menyampaikan ada kategori pedagang khusus yang tidak terdampak kenaikan tarif QRIS.
Ini berkaitan dengan transaksi antara masyarakat dan pemerintah, seperti pedagang, pembayaran paspor, sumbangan sosial (non-komersial), pajak, dan bahkan kebutuhan tempat ibadah. Oleh karena itu, secara umum suku bunga QRIS mengalami kenaikan untuk beberapa transaksi kepentingan swasta.
Comments0